Komisi I DPRD dan BKPSDM Tikep Komitmen Perbaiki Skema Mutasi ASN

TIDORE – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dan Badan Kepegawaian Sumberdaya Manusia (BKPSDM), sepakat memperbaiki skema mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan.

 

Sebagai Komisi I yang merupakan mitra kerja dari badan kepegawaian dan setelah dilakukan kunjungan kerja baru-baru ini, Komisi I DPRD Kota Tikep menemukan adanya kekosongan jabatan dan kekurangan di beberapa kelurahan sehingga menyulitkan masyarakat dalam hal pelayanan. Diantaranya, Kecamatan Tidore Utara, yaitu Kelurahan Ome, Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore dan Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur.

 

Pada kunjungan kerja ditemukan juga adanya kelebihan ASN pada instansi terkait, seperti di sekolah-sekolah yang pegawai tata usaha melebihi jumlah yang dibutuhkan. “Soal mutasi ASN memang merupakan kewenangan Pemkot, namun setidaknya BKPSDM harus punya analisis jabatan dan skema yang baik untuk memutasikan ASN. Sehingga apabila ada ASN yang dimutasi dari satu tempat ke tempat lain, maka kekosongan itu mestinya disediakan penggantinya, agar proses pelayanan tidak terganggu,” ucap Ridwan Moh. Yamin Ketua Komisi I DPRD Kota Tikep saat melakukan rapat kerja dengan BKPSDM di ruang sidang DPRD Tikep. Jumat, (10/9/21)

 

Tujuan daripada menyiapkan skema mutasi berdasarkan analisis jabatan, kata Ridwan, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam berpemerintahan. Sehingga kedepannya, Pemerintah Kota Tikep dibawah kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen benar-benar terukur baik dari aspek kebutuhan pegawai maupun kualitas kinerja. “Kita harapkan kedepan pemerintahan ini semakin baik dan betul-betul terukur kinerjanya. Olehnya itu agar kemitraan ini selalu terjaga, maka wajib untuk kita memperbaiki secara bersama,” ungkapnya. Lanjut Ridwan, pada rapat lanjutan nanti, BKPSDM Kota Tikep sudah bisa menyiapkan data sekaligus skema pengisian jabatan dan mutasi ASN. Sehingga dengan begitu, kebijakan untuk mengisi kekosongan jabatan baik pada level eselon III dan IV serta penempatan pegawai di sekolah maupun di kelurahan dan instansi lainnya, tidak terjadi kekurangan ASN maupun penumpukan ASN.

 

Senada disampaikan anggota Komisi I DPRD lainnya, Abdurahman Arsad, dia mengatakan seharusnya BKPSDM mampu memetakan jumlah eselon III dan IV, serta jumlah kekurangan ASN yang dibutuhkan dan kelebihan ASN di setiap SKPD. Agar pada saat pembukaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),BPKSDM dapat mengusulkan berdasarkan kebutuhan yang ada. Karena saat ini, Kota Tidore Kepulauan juga telah memberlakukan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi ASN di Kota Tikep yang dimulai pada bulan Januari 2021, sehingga perlu adanya kesesuaian data tanpa harus berspekulasi. Karena yang diharapkan kedepan adalah pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.

 

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris BKPSDM Kota Tikep, Rusdy Thamrin mengaku sedikit terkendala dalam melayani 3.733 ASN di Tidore, akibat keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM). Kendati demikian, pihaknya tetap memaksimalkan fungsi pelayanan dengan menggunakan finger print untuk mengukur disiplin ASN. Selain dari itu, ia juga akan menindaklanjuti apa yang menjadi masukan dari komisi I DPRD Kota Tikep.

 

“Soal adanya kekosongan jabatan di beberapa kelurahan itu karena memang kemarin kita masih diperhadapkan dengan Pilkada, sehingga aturan belum memperbolehkan untuk dilakukan pengisian selama enam bulan. Olehnya itu, ketika terdapat adanya ASN yang pensiun, pindah dan meninggal dunia, kita belum bisa lakukan pengisian. Sementara soal data berdasarkan kebutuhan di masing-masing OPD, saat ini juga kita telah menyediakan lewat aplikasi. Namun kedepan terkait dengan pengisian kekosongan jabatan di tingkat kelurahan akan diperbaiki sehingga semua masalah bisa teratasi,” tambah Kabid Mutasi BKPSDM. (@b)

27 View

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *