TERNATE — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara menjadwalkan agenda strategis bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Laos berupa rapat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025. Agenda tersebut sekaligus menjadi forum penegasan sinergi dan integrasi program pembangunan untuk target tahun 2026.
Rapat direncanakan berlangsung di Bella Hotel Ternate, Rabu (16/12/2025), dan akan melibatkan jajaran pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, mengatakan rapat ini menjadi momentum penting untuk mengukur capaian target pembangunan sepanjang tahun berjalan, sekaligus membangun komitmen bersama menghadapi tahun anggaran berikutnya.
“Agenda ini bertujuan memastikan apakah target penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 sudah tercapai, sekaligus menegaskan sinergi dan integrasi program pembangunan untuk pencapaian target 2026,” ujar Sarmin, Selasa (26/12/2025).
Menurutnya, rapat evaluasi tidak hanya akan membahas program pembangunan daerah, tetapi juga menyentuh pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini termasuk arah kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
“Program pemerintah pusat maupun program pembangunan daerah di provinsi serta kabupaten/kota harus berjalan selaras. Tanpa integrasi yang kuat, target nasional dan daerah akan sulit tercapai,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Gubernur Maluku Utara juga akan mengonfirmasi sejumlah program prioritas provinsi yang pelaksanaannya bersentuhan langsung dengan kewenangan kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun pelaksanaan di lapangan.
Sarmin menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat hanya bertumpu pada peran pemerintah provinsi. Dukungan dan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap program berjalan efektif.
Adapun fokus pembahasan rapat antara lain mencakup program prioritas Gubernur, seperti pembangunan jalan tani, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta integrasi dengan program nasional, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
“Program-program prioritas ini perlu dievaluasi bersama agar intervensi pemerintah provinsi benar-benar terkoneksi dengan program kabupaten/kota, tepat sasaran, dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandas Sarmin.(**)
