Ternate- Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatatkan kinerja gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Hingga 19 Desember 2025, realisasi pendapatan APBD Maluku Utara mencapai 98 koma 88 persen, dan menempatkan daerah ini di peringkat kelima nasional. Capaian ini tak lepas dari upaya Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin Zainal Alting, meningkatkan pendapatan daerah.
Capaian tersebut terungkap dalam rapat koordinasi evaluasi keuangan daerah yang digelar secara daring bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Rabu, 24 Desember 2025. Rapat itu diikuti langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Wakil Gubernur Sarbi Sehe menjelaskan, posisi Maluku Utara berada di bawah empat provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi secara nasional, yakni Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Gorontalo.
Menurutnya, capaian tersebut menempatkan Maluku Utara di zona hijau, yang menunjukkan kinerja pendapatan daerah sangat baik menjelang akhir tahun anggaran.”Iya, kita di zona hijau, sesuai komitmen bersama,”ucapnya.
Sarbin menambahkan, hampir tercapainya target pendapatan daerah ini menjadi bukti konsistensi pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas fiskal, di tengah dinamika ekonomi dan tantangan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
Ia menyebut, realisasi yang tinggi tidak terlepas dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, mulai dari optimalisasi pajak daerah, retribusi, hingga penguatan koordinasi lintas OPD pengelola pendapatan.
Selain itu, sinergi antar perangkat daerah serta dukungan penuh dari pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja positif sepanjang tahun 2025.”Capaian ini tidak lepas dari sinergi seluruh OPD pengelola pendapatan, serta dukungan kebijakan kepala daerah yang mendorong optimalisasi potensi fiskal daerah,”katanya.
Dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan dan akuntabilitas realisasi APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Hal ini dinilai krusial agar seluruh program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal hingga penutupan tahun anggaran.
Mendagri juga mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan, tidak hanya mengejar angka realisasi, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan capaian realisasi pendapatan yang hampir menyentuh seratus persen, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis dapat menutup tahun anggaran 2025 dengan kondisi fiskal yang sehat. Hal ini sekaligus memperkuat fondasi pembiayaan pembangunan di tahun berikutnya.(**)
