TERNATE — Di tengah lonjakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34 persen pada 2025, Gubernur Sherly Tjoanda justru menyoroti persoalan mendasar yang masih menghantui masyarakat: jalan rusak dan tingginya angka anak putus sekolah.
Pesan itu disampaikan Sherly saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Provinsi Maluku Utara di Bela Hotel, Kamis (7/5/26).
Di hadapan para kepala daerah, pejabat kementerian, dan Forkopimda, Sherly menegaskan bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh hanya menjadi statistik di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat desa, terutama petani dan nelayan.
“Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak ada artinya kalau masyarakat masih sulit menjual hasil panen dan tangkapan karena jalan rusak,” kata Sherly.
Ia mengungkapkan, dari total 6.300 kilometer ruas jalan provinsi dan kabupaten di Maluku Utara, sekitar 1.900 kilometer dalam kondisi rusak berat. Kondisi itu dinilai menjadi penghambat utama pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan.
Menurut Sherly, sekitar 80 persen masyarakat Maluku Utara menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan. Karena itu, akses jalan dan jembatan menjadi kunci utama memutus rantai kemiskinan struktural.
Untuk mempercepat penanganan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan skema pembiayaan sekitar Rp4,5 triliun melalui berbagai strategi, mulai dari optimalisasi APBD dengan alokasi minimal 10 persen untuk infrastruktur, penggunaan skema lapen agar jalan cepat fungsional, hingga penerapan kontrak payung jasa konstruksi.
Sherly menyebut Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kontrak payung jasa konstruksi dengan pendampingan LKPP. Skema ini diklaim mampu menekan biaya pembangunan hingga 30 persen.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Sherly mengaku prihatin dengan tingginya angka anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA di sejumlah kabupaten.
Sebagai langkah awal, sejak 2025 Pemprov Maluku Utara telah menggratiskan uang komite SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh daerah. Kebijakan itu disebut mulai menunjukkan hasil signifikan.
“Anak yang tidak lanjut SMA turun sampai 50 persen, dari sekitar 20 ribu menjadi 10 ribu anak,” ungkapnya.
Pada 2026, Pemprov Malut juga akan menjalankan program Sekolah Jarak Jauh di wilayah terpencil seperti Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur bekerja sama dengan Kemendikdasmen. Program itu ditujukan agar anak-anak di pulau terluar tetap memiliki akses memperoleh ijazah SMA.
Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam, turut mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi Maluku Utara agar tidak terus bergantung pada sektor tambang.
Bappenas mendorong pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa dan pala, serta sektor pariwisata melalui KEK Morotai. Selain itu, pemerintah pusat juga menyatakan kesiapan membantu penyusunan masterplan Sofifi sebagai pusat pemerintahan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Malut, M. Sarmin S. Adam, menjelaskan Musrenbang RKPD 2027 menetapkan lima prioritas pembangunan daerah, yakni percepatan layanan dasar, konektivitas wilayah, penguatan ekonomi dan hilirisasi SDA, reformasi birokrasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Menutup sambutannya, Sherly mengingatkan seluruh kepala daerah agar serius menyiapkan sinkronisasi data dan Detail Engineering Design (DED) supaya usulan pembangunan tidak gugur di pemerintah pusat.
“Kita hidup hanya sekali. Menjadi kepala daerah adalah amanah. Biarkan masa jabatan kita benar-benar bermanfaat buat banyak orang,” tutup Sherly disambut tepuk tangan peserta Musrenbang. (A)
