Sofifi – Kondisi jalan rusak yang menghubungkan Kecamatan Oba dan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan dengan Halmahera Selatan, akhirnya ditinjau langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Kunjungan lapangan pada Senin 27 Juli 2026 itu menjadi gambaran nyata masih beratnya tantangan konektivitas di salah satu jalur strategis yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat.
Didampingi Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar dan Inspektur Agus Riyanto, Sherly menempuh ruas Payahe–Dahepodo hingga Saketa–Dahepodo yang membentang sekitar 100 kilometer. Di sepanjang perjalanan, rombongan menemukan jalan berlubang, tanjakan terjal, hingga titik-titik yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Kondisi paling memprihatinkan berada di kawasan Gunung Mangga. Selain rusak berat, kontur jalan yang curam membuat akses masyarakat menuju sejumlah desa menjadi sulit, terutama saat musim hujan.
Kunjungan tersebut dilakukan usai gubernur memimpin apel gabungan ASN di Kantor Gubernur Maluku Utara. Sekitar pukul 10.05 WIT, rombongan bertolak menuju lokasi dan pertama kali meninjau pembangunan Jembatan.
Jembatan senilai Rp5,3 miliar yang dikerjakan CV Hendana Karyatama itu diawali dengan pembangunan jembatan darurat agar akses masyarakat tetap terbuka selama konstruksi berlangsung. Setelah itu, gubernur juga mengecek kesiapan pembangunan Jembatan Yef yang dikerjakan CV Pilar Nusantara Prima dengan nilai kontrak Rp3,9 miliar.
Di sela peninjauan, Sherly mengakui dirinya prihatin melihat kondisi jalan yang masih jauh dari layak.
Menurutnya, dari total sekitar 100 kilometer ruas jalan tersebut, terdapat sekitar 50 kilometer yang mengalami kerusakan berat. Rinciannya, sekitar 30 kilometer berada di ruas Payahe–Dahepodo dan sekitar 20 kilometer di ruas Saketa–Dahepodo.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyusun skema penyelesaian secara bertahap.
Untuk ruas Payahe–Dahepodo, sepanjang 10 kilometer ditargetkan dikerjakan pada 2026, sedangkan sisa 20 kilometer diselesaikan pada 2027 melalui pelapisan aspal penetrasi (lapen).
Sementara di ruas Saketa–Dahepodo, sepanjang delapan kilometer akan ditangani tahun ini dan sisanya sekitar 12 kilometer ditargetkan selesai pada tahun depan.
“Kalau sesuai rencana, sampai 2027 kita tuntaskan sekitar 50 kilometer jalan rusak di ruas ini,” ujar Sherly.
Tujuh Jembatan Jadi Prioritas
Selain jalan, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan jembatan yang selama ini menjadi titik kritis konektivitas masyarakat.
Sherly menyebut terdapat tujuh jembatan yang menjadi target pembangunan. Satu jembatan telah diselesaikan pada 2025, yakni Jembatan Kali Lamaito, sedangkan enam jembatan lainnya dikerjakan sepanjang 2026.
Dengan rampungnya seluruh proyek tersebut, pemerintah berharap akses masyarakat di wilayah Oba dan Oba Selatan menjadi lebih aman dan tidak lagi bergantung pada jembatan darurat.
Warisan Proyek Mangkrak
Dalam peninjauan itu, Sherly juga menyinggung keberadaan ruas jalan yang hanya berupa lapisan pondasi agregat (LPA) dan belum pernah diaspal sejak proyek sebelumnya berhenti.
Menurutnya, ruas tersebut merupakan sisa pekerjaan proyek lama yang dibiayai melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), namun tidak pernah dituntaskan.
Kini, setelah proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai, pemerintah daerah memiliki ruang untuk melanjutkan penyelesaiannya.
Tak hanya itu, tanjakan ekstrem di kawasan Gunung Mangga juga akan ditata ulang dengan elevasi yang lebih landai agar lebih aman dilalui kendaraan.
Harapan Warga Mulai Terjawab
Di Desa Wama, masyarakat menyampaikan apresiasi atas pembangunan jembatan baru yang kini mulai dapat dimanfaatkan.
Sebelumnya, warga harus melintasi jembatan darurat yang dibuat dari batang pohon kelapa untuk menyeberangi sungai.
Meski demikian, mereka berharap pemerintah segera memperbaiki ruas jalan menuju desa, khususnya di kawasan Gunung Mangga.
“Terima kasih Ibu Gubernur. Jembatan ini sudah bagus dan bisa dilewati. Tinggal jalannya saja, terutama di Gunung Mangga, semoga segera diselesaikan,” ujar seorang warga saat berdialog dengan gubernur.
Peninjauan ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Maluku Utara bukan hanya membangun infrastruktur baru, tetapi juga menuntaskan pekerjaan yang tertunda bertahun-tahun.
Bagi wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, jalan dan jembatan bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur tersebut menjadi urat nadi distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga penggerak ekonomi masyarakat.
Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menegaskan pemerintah telah menyusun tahapan penyelesaian secara bertahap.
“Prinsipnya kami sudah membuat skema penyelesaian jalan dan jembatan, termasuk ruas Payahe–Dahepodo dan Saketa–Dahepodo. Targetnya seluruh penanganan prioritas selesai pada 2027,” katanya.(@b)
