Sofifi – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan penginputan
BPBJ Malut: Penawaran Terendah dalam Tender Tidak Otomatis Menjadi Pemenang
SOFIFI — Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi Hukum, menegaskan bahwa peserta tender dengan penawaran harga
BPBJ Malut Perketat Seleksi Konsultan, Enam Paket Strategis Masuk Tahap Pembuktian Kualifikasi
SOFIFI — Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memastikan kualitas pelaksanaan proyek pembangunan terus diperkuat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui
Pemprov Maluku Utara Matangkan Skema Kontrak Payung untuk Pengadaan Jasa Event Organizer
SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan skema pengadaan jasa event organizer (EO) melalui mekanisme kontrak payung (framework contract). Upaya tersebut
Pemprov dan Kemenkum Malut Dorong Pembentukan Perda Kekayaan Intelektual
Sofifi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut mendorong percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda)
Gubernur Sherly Mulai Bongkar Formasi Plt, Dua Kepala Dinas Dicopot
Sofifi — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda akhirnya mulai menjalankan langkah evaluasi birokrasi yang sejak awal telah diwacanakan usai memimpin pemerintahan bersama
Pemprov Maluku Utara dan BPH Migas Perkuat Sinergi Awasi Penerimaan BBM
Sofifi – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi bersama Provinsi Maluku Utara resmi menjalin kerja sama pemanfaatan data dan informasi untuk
Maluku Utara Jadi Daerah Pertama Terapkan Kontrak Payung Jasa Konstruksi, Raih Penghargaan dari LKPP
SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerapkan skema kontrak payung pada sektor jasa konstruksi. Kebijakan tersebut
LKPP Tegaskan PPK Harus Fokus pada Pengadaan, Tidak Ideal Dirangkap Kepala Dinas
SOFIFI — Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setiabudi Arijanta, menegaskan bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK)
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.












