Oleh: Syafruddin Djafar, S.Pd
Kita sedang hidup di zaman yang aneh.
Teknologi membuat jarak terasa tidak lagi berarti. Informasi bergerak dalam hitungan detik. Dunia seolah berada di dalam genggaman. Namun, di tengah kemajuan itu, ada satu pertanyaan yang justru semakin sulit kita jawab: siapa sebenarnya kita sebagai bangsa?
Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana. Tetapi jawabannya tidak sesederhana itu.
Sebab jati diri sebuah bangsa tidak pernah hanya diukur dari bendera, lagu kebangsaan, batas wilayah, atau jumlah penduduk. Jati diri adalah nilai yang hidup dalam perilaku masyarakat: bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita menghormati perbedaan, bagaimana kita menjaga budaya, dan bagaimana mereka yang memegang kekuasaan menggunakan kewenangannya.
Hari ini, tanda-tanda bahwa jati diri itu mulai memudar semakin mudah ditemukan.
Budaya lokal perlahan tersisih oleh budaya populer global. Sebagian generasi muda lebih mengenal tren dari luar negeri dibandingkan sejarah dan kebudayaan daerahnya sendiri. Gotong royong yang dahulu menjadi kekuatan sosial perlahan berhadapan dengan individualisme. Di ruang publik, etika dan kesantunan juga semakin sering dikalahkan oleh kemarahan, penghinaan, dan fanatisme kelompok.
Pertanyaannya kemudian: mengapa ini terjadi?
Kekuasaan yang Kehilangan Keteladanan
Tidak adil jika seluruh kesalahan dibebankan kepada masyarakat.
Sebab masyarakat juga membutuhkan teladan.
Kekuasaan, dalam pengertian paling sederhana, seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi dan melayani rakyat. Tetapi ketika kekuasaan justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, persoalannya menjadi jauh lebih serius.
Korupsi, politik transaksional, oligarki, elitisme, hingga kecenderungan mempertahankan kekuasaan melalui jaringan keluarga dan kelompok, pada akhirnya menciptakan jarak antara rakyat dan mereka yang memerintah.
Ketika rakyat melihat hukum dapat terasa tajam kepada yang lemah tetapi tumpul kepada yang kuat, kepercayaan mulai terkikis.
Ketika jabatan diperlakukan sebagai kendaraan menuju keuntungan pribadi, makna pengabdian kehilangan tempat.
Dan ketika kebijakan lebih sibuk mengejar kepentingan jangka pendek daripada memikirkan generasi mendatang, bangsa kehilangan kompas.
Di titik itulah kerusakan kekuasaan dan hilangnya jati diri bertemu.
Kekuasaan yang kehilangan integritas akan melahirkan masyarakat yang kehilangan keteladanan.
Sebaliknya, masyarakat yang kehilangan pegangan moral akan semakin mudah menerima kekuasaan yang tidak sehat.
Inilah lingkaran yang berbahaya.
Lalu, Di Mana Peran Para Sultan?
Di tengah situasi tersebut, kita perlu kembali melihat satu institusi yang selama berabad-abad hidup dalam sejarah Nusantara: Kesultanan.
Pertanyaan ini bukan ajakan untuk mengembalikan sistem kerajaan sebagai sistem pemerintahan negara.
Indonesia telah memilih dan meneguhkan dirinya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang perlu kita lihat adalah nilai kebijaksanaan yang diwariskan oleh tradisi kesultanan.
Sebab dalam sejarah Nusantara, Sultan bukan semata-mata nama atau gelar. Dalam tradisi masyarakatnya, Sultan melekat dengan tanggung jawab moral, adat, agama, sejarah, dan kehormatan rakyat yang dipimpinnya.
Di Maluku Utara, sejarah Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate memberikan pelajaran bahwa kekuasaan tidak semestinya hanya dipahami sebagai kemampuan mengendalikan orang lain.
Kekuasaan juga berarti kemampuan menjaga martabat masyarakat.
Kemampuan merawat persatuan.
Kemampuan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan generasi yang belum lahir.
Dan yang paling penting, kemampuan untuk menahan diri ketika kekuasaan berada di tangan.
Sultan Bukan Sekadar Simbol
Dalam konteks kekinian, pertanyaan tentang peran Sultan seharusnya tidak berhenti pada seremoni adat atau simbol kebudayaan.
Justru ketika masyarakat mengalami krisis keteladanan, para pemangku adat dan Sultan memiliki ruang untuk menghadirkan suara moral.
Sultan dapat menjadi penjaga ingatan sejarah.
Ketika masyarakat mulai lupa dari mana mereka berasal, sejarah mengingatkan bahwa sebuah bangsa tidak lahir dalam sehari.
Ketika politik membuat masyarakat terbelah, nilai adat dapat menjadi jembatan.
Ketika kepentingan ekonomi membuat lingkungan dan kebudayaan terpinggirkan, kearifan leluhur dapat menjadi pengingat bahwa kehidupan tidak semata-mata soal keuntungan.
Dan ketika kekuasaan politik terlalu sibuk menghitung suara untuk pemilu berikutnya, tradisi kebijaksanaan dapat mengingatkan bahwa sebuah keputusan harus dihitung dengan ukuran yang lebih panjang: apa akibatnya bagi anak cucu?
Di sinilah peran Sultan menjadi penting.
Bukan sebagai pesaing pemerintah.
Bukan sebagai kekuatan politik alternatif.
Tetapi sebagai penjaga nilai dan penuntun moral masyarakat.
Kekuasaan Itu Amanah
Ada satu hal yang sering hilang dalam percakapan tentang kekuasaan modern: kesadaran bahwa kekuasaan pada akhirnya adalah amanah.
Jabatan memiliki masa berlaku.
Kekuasaan memiliki batas.
Popularitas akan berlalu.
Tetapi akibat dari sebuah keputusan bisa bertahan jauh lebih lama daripada masa jabatan seorang penguasa.
Karena itu, pemimpin yang baik seharusnya tidak hanya bertanya, “Apa yang bisa saya lakukan selama berkuasa?”
Ia juga harus bertanya:
“Apa yang akan diwariskan setelah saya tidak lagi berkuasa?”
Pertanyaan seperti ini sesungguhnya sejalan dengan nilai kebijaksanaan yang hidup dalam tradisi para Sultan.
Kekuasaan bukan tentang siapa yang paling kuat.
Kekuasaan adalah tentang siapa yang paling mampu memikul tanggung jawab.
Jangan Sampai Kita Menjadi Bangsa yang Banyak, tetapi Kehilangan Jiwa
Peringatan tentang kehilangan jati diri bukan sesuatu yang boleh dianggap sebagai romantisme masa lalu.
Sebuah bangsa bisa memiliki penduduk yang besar, wilayah yang luas, sumber daya alam yang melimpah, teknologi yang maju, tetapi tetap rapuh apabila kehilangan karakter.
Sebab kekuatan bangsa pada akhirnya bukan hanya terletak pada apa yang dimilikinya.
Ia juga terletak pada siapa dirinya.
Karena itu, membangun kembali jati diri bangsa harus dilakukan dari dua arah.
Dari atas, sistem kekuasaan harus diperbaiki. Korupsi harus dilawan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kebijakan publik harus diarahkan kepada kepentingan rakyat dan masa depan.
Dari bawah, masyarakat harus kembali menghidupkan budaya gotong royong, toleransi, kesantunan, penghormatan terhadap perbedaan, serta kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri.
Dan di antara keduanya, para pemangku adat, termasuk para Sultan, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga api kebijaksanaan agar tidak padam.
Kita tidak perlu kembali ke masa lalu.
Tetapi kita perlu belajar dari masa lalu.
Sebab bangsa yang tidak mengenal akar sejarahnya akan mudah kehilangan arah ketika diterpa perubahan zaman.
Hadis tentang Al-Wahn
Peringatan tentang penyakit sebuah umat juga dapat kita renungkan melalui hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Dawud.
Rasulullah SAW menggambarkan suatu keadaan ketika umat berjumlah banyak, tetapi kehilangan kekuatan dan kewibawaan seperti buih di atas air bah.
Ketika ditanya mengenai al-wahn, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa penyakit itu adalah cinta dunia dan takut menghadapi kematian.
Pesan tersebut tidak harus dibaca hanya sebagai persoalan jumlah atau kekuatan fisik.
Ia dapat menjadi refleksi moral: bahwa jumlah yang besar tidak otomatis membuat sebuah bangsa kuat.
Bangsa menjadi kuat ketika memiliki keberanian, integritas, persatuan, dan nilai yang dipegang teguh.
Sebab apa artinya menjadi bangsa besar jika setiap orang hanya sibuk menyelamatkan dirinya sendiri?
Apa artinya memiliki kekuasaan jika kekuasaan itu tidak lagi digunakan untuk melayani?
Dan apa artinya memiliki sejarah panjang jika generasinya tidak lagi mengenal dan menghargai akar sejarah tersebut?
Kebijaksanaan yang Harus Dihidupkan Kembali
Karena itu, pertanyaan “di mana sikap arif dan kebijaksanaan para Sultan?” sesungguhnya bukan hanya ditujukan kepada para Sultan.
Pertanyaan itu juga ditujukan kepada kita semua.
Apakah masyarakat masih memberi ruang kepada kebijaksanaan?
Apakah pemerintah masih bersedia mendengar suara adat?
Apakah generasi muda masih mau belajar dari sejarah?
Dan apakah para pemimpin masih memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak untuk diperlakukan istimewa?
Kita membutuhkan sistem yang bersih.
Tetapi kita juga membutuhkan jiwa yang bersih.
Kita membutuhkan hukum.
Tetapi kita juga membutuhkan moral.
Kita membutuhkan pemerintah yang kuat.
Tetapi kita juga membutuhkan masyarakat yang memiliki akar budaya dan identitas.
Di sinilah kebijaksanaan para Sultan dan para pemangku adat menemukan relevansinya.
Bukan untuk menggantikan negara.
Melainkan untuk mengingatkan negara dan masyarakat bahwa pembangunan tidak boleh membuat kita kehilangan kemanusiaan.
Jika sistem memberi kita aturan, kebijaksanaan memberi kita arah. Jika negara memberi kita struktur, kebudayaan memberi kita jiwa.
Maka menjaga jati diri bangsa bukan berarti menolak perubahan.
Sebaliknya, justru dengan memiliki akar yang kuat, kita dapat menghadapi perubahan tanpa kehilangan diri sendiri.
Sebab kehancuran sebuah bangsa tidak selalu dimulai dengan perang.
Kadang ia dimulai jauh lebih sunyi: ketika masyarakat perlahan berhenti menghargai budayanya, ketika pemimpin kehilangan keteladanan, ketika hukum kehilangan keadilan, dan ketika manusia lebih mencintai kepentingan dirinya daripada kepentingan bersama.
Sebelum semuanya terlambat, mungkin sudah waktunya kita bertanya kembali:
Masihkah kita menjadi bangsa yang memiliki jiwa?
Dan jika jawabannya mulai meragukan, maka tugas kita bukan mencari siapa yang harus disalahkan.
Tugas kita adalah menghidupkan kembali jati diri itu.
Dari keluarga.
Dari sekolah.
Dari masyarakat.
Dari pemerintah.
Dan dari para penjaga kebijaksanaan yang selama berabad-abad menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini.
Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah kehilangan arah.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mampu menemukan jalan pulang kepada jati dirinya.
