PUPR Gerak Cepat Saat Kemarau Kemarau dan Kekeringan Melanda Maluku Utara

oleh -151 Dilihat
oleh

SOFIFI – Terik matahari di atas langit Halmahera Barat terasa menyengat ketika sebuah armada mobil tangki air bergerak pelahan menyisir ruas Boso–Sidangoli, Minggu akhir Agustus lalu. Di sepanjang jalur Kecamatan Jailolo Selatan itu, semak belukar dan vegetasi liar tampak meredup, mengering disergap musim kemarau. Api yang sempat membakar kawasan tersebut memang telah dipadamkan beberapa hari sebelumnya. Namun, di bawah tanah kering dan serasah panas, potensi ancaman belum sepenuhnya padam.

Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara tidak mau terkecoh oleh lenyapnya asap.

Menyiram titik-titik rawan secara berkala menjadi cara satu-satunya untuk menahan agar bara yang tersisa tidak kembali berkobar menjadi bencana yang lebih besar.
“Setelah api padam, kami tidak berhenti. Area yang kering dan berpotensi menjadi titik api terus dilakukan penyiraman sebagai langkah pencegahan. Prinsipnya kita bergerak sebelum api membesar,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar.

Langkah preventif di Sidangoli ini merupakan gambaran kecil dari krisis ekologis yang sedang membendung wilayah kepulauan ini. Kemarau tidak hanya memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga membawa ancaman ganda: kekeringan ekstrem yang mengeringkan lumbung padi dan memutus pasokan air bersih warga di belasan desa.

Kepungan Api dan Tanah yang Retak

Dampak musim kering tahun ini menyebar masif di berbagai penjuru Maluku Utara. Berdasarkan data pemantauan penanganan bencana, karhutla tidak hanya melanda Halmahera Barat, tetapi juga menjalar hingga ke Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, Halmahera Timur. Di Batu Raja, sekitar sembilan hektare lahan hangus dilalap api. Petugas harus berjibaku menerjunkan armada tangki berkapasitas 20 ribu liter serta mesin pompa Alkon untuk menembus titik-titik api yang meluas.
Di saat yang sama, tanah-tanah pertanian retak kehilangan pasokan air. Ribuan hektare persawahan di Halmahera Timur, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, hingga Halmahera Selatan terancam gagal panen. Di Desa Sidomulyo, Halmahera Timur, misalnya, pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai (BWS) harus memompa dan mengalirkan sedikitnya 150 ribu liter air dari sungai terdekat menggunakan mesin berkapasitas 1.900 liter per menit demi menyelamatkan tanaman padi yang kian kritis.
Krisis ini berlanjut hingga ke dapur warga. Permukiman di Ternate, Tidore Kepulauan, hingga pulau-pulau terluar seperti Morotai mengeluhkan surutnya mata air. Di Kelurahan Moya, Ternate Tengah, sebanyak 384 jiwa sempat mengalami krisis air bersih parah sebelum akhirnya dikirimkan bantuan darurat sebanyak 40 ribu liter air bersih menggunakan mobil tangki.

Ujian Sinergi di Tanah Kepulauan
Menghadapi eskalasi dampak kemarau ini, Pemprov Maluku Utara mengambil langkah konsolidasi lintas instansi. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menginstruksikan pembentukan pola penanganan terpadu yang melibatkan BWS Maluku Utara, Balai Cipta Karya Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Sinergi lintas instansi ini merupakan arahan tegas Ibu Gubernur agar pemerintah hadir secara cepat menangani persoalan kekeringan persawahan, krisis air bersih permukiman, hingga titik api karhutla,” tegas Risman.
Strategi yang diterapkan membagi fokus menjadi dua jalur utama:
Jalur Penyelamatan Logistik & Pangan: Distribusi air bersih untuk warga terdampak dan intervensi pemompaan air sungai untuk kawasan irigasi persawahan.

Jalur Mitigasi Ekologis: Operasi pendinginan (cooling down) serta patroli vegetasi di jalur-jalur rawan karhutla seperti Desa Hijrah di Halmahera Barat dan Wasile di Halmahera Timur.
Kendati penanganan darurat di beberapa titik—seperti krisis air di Moya—berhasil dituntaskan, pemerintah menyadari bahwa karakter geografis Maluku Utara yang berbasis kepulauan memberikan tantangan logistik yang tidak murah. Mobilisasi alat berat dan tangki air antar-pulau membutuhkan koordinasi ekstra ketat.

Oleh karena itu, pemerintah kini makin mengandalkan peran serta masyarakat lokal sebagai garda depan informasi. Warga di kawasan rawan diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan kemunculan tipis asap di sekitar permukiman mereka. Sebab, di tengah kemarau yang kian menghebat, satu percikan kecil di semak kering sudah cukup untuk melumpuhkan satu kawasan. (@b)

No More Posts Available.

No more pages to load.