JAKARTA – Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Murad Polisiri dan rombongan bertandang ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Selasa, (5/11/2019) sore.
Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Hasanuddin Wahid tersebut membahas agenda tunggal yakni persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tikep 2020 mendatang.
Ketua DPW PKB Maluku Utara (Malut) juga ikut dalam pertemuan tersebut, termasuk 2 anggota DPRD dari PKB yakni, Muhammad H. Fatah dan Hj. Asma Ismail. Pada pertenuan tersebut, oleh Sekjen, meminta Ketua PKB Tikep mempresentasikan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Usai memaparkan hasil Pileg dan situasi politik pada Pileg lalu, Murad juga diminta untuk menjelaskan kondisi koalisi dengan Walikota dan Wakil Walikota, Ali Ibrahim dan Muhammad Senin sampai sejauh ini.
“Selaku partai politik yang pertama kali mengusung keduanya (Ali Ibrahim dan Muhammad Senin) kami telah menjalankan komitmen berkoalisi dengan pemerintahan sebagaimana perintah konstitusi dan anjuran ketua umum (Muhaimin Iskandar, red),” ungkap mantan Ketua Umum PMII Metro Makassar itu dihadapan Sekjen.
Murad juga menggambarkan situasi partai dengan pemerintah sejak awal membangun koalisi hingga saat ini. Banyak yang menjadi catatan, yang dilaporkan ke Sekjen Hasanuddin. Disisi lain, Sekjen menanyakan terkait arah dukungan ke pasangan Petahana yang digadang-gadang masih berpaketan kembali.
Menjawab pertanyaan tersebut, Murad menjelaskab, saat ini PKB Tikep bersama 10 partai lainnya telah menggagas Kaukus Penyelamatan Demokrasi (KPD). Pembentukan KPD tersebut adalah bagian daripada semangat untuk melawan Petahana. Sehingga terkait dengan arah dukungan kandidat nanti sangat bergantung pada keputusan KPD yang telah teragenda oleh Presidium KPD bukan kemarin.
“Ini kami lakukan sehingga benar-benar partai mengambil peran penting di daerah. Karena kebiasaan yang selama ini terjadi Kandidat yang mencari-cari parpol, nah kini kita harus menggeser paradigma tersebut bahwa Parpol harus menjadi penentu kandidat yang diusung, tapi tdk hanya proses administrasi formal saja, tapi banyak hal yang harus diperhatikan untuk menentukan seseorang menjadi kepala daerah,” tutur anggota DPRD dua periode itu.
“Ini fenomena politik yang jarang terjadi, yang pada prinsipnya kami (DPP) mendukung langkah yang diambil DPC Tidore Kepulauan,” tambah Sekjen.
Intinya pada pertemuan tersebut, DPC PKB Tikep tak lagi menginginkan mendukung Petahana pada Pilkada Tikep 2020. Sementara, oleh Sekjen apapun keputusan dalam pengusungan kandidat kepala daerah tetap meminta pertimbangan-pertimbangan dari level kepengurusan partai di daerah. (Red)
