Kegiatan Advokasi PUG 2019

TERNATE – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Maluku Utara (Malut), Hj. Musyrifah Alhadar, S.Pi.,M.Si membuka secara resmi kegiatan “Advokasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Tahun 2019.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Dafam Ternate, Kamis, (12/12/2019) itu dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri 24 orang peserta, terdiri dari Bappeda, Inspektorat, Dinas Keuangan dan Dinas PPPA Malut dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Asdep, Kesetaraan gender bidang Hukum, Kepala Bidang (Kabid) Kesetaraan Gender Bidang Hukum, Rina Nursanti, SH.,M.Si.

Dinas DPPPA Malut akan selalu berupaya untuk mendorong dan mengimplemntasikan kegiatan dan program unggulan yang dicanangkan KPPPA untuk mengatasi kekerasan perempuan dan anak Indonesia.

Oleh sebab itu, Three Ends (Tiga berakhir) diharapkan dapat mengakhiri tiga masalah utama yang harus diakhiri yakni, Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri ketidakadilan kesenjangan ekonomi bagi perempuan.

“Syarat utama keberhasilan PUG di Provinsi dalam memenuhi dan mengimplementasikan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG adalah peran OPD Driver. Oleh sebab itu diharapkan agar proses pelembagaan PUG di Provinsi Malut berjalan secara maksimal,” kata Kepala Dinas PPPA Provinsi Malut, Musyrifah Alhadar dalam sambutannya.

Olehnya itu, untuk meningkatkan komitmen dan meningkatkan pemahaman peserta di Provinsi Malut untuk memenuhi 7 (tujuh) prasyarat PUG, perlu dilaksanakan PUG bagi OPD Driver Provinsi Malut.

Dikatakan juga, salah satu kendala belum optimalnya peran OPD Driver dalam implementasi pelaksanaan PUG adalah komitmen untuk mewujudkan keseteraan gender yang masih harus diperkuat.

“Jika dipelajari berdasarkan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang PUG tersebut, dalam pembangunan nasional menginstruksikan kepada semua instansi pemerintah untuk melaksanakan PUG dalam setiap proses dan tahapan pembangunan,” ujarnya.

Dijelaskan, PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Dalam rangka menindaklanjuti Inpres tersebut, baik KPPPA RI maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Malut telah melakukan berbagai program dan kegiatan dalam bentuk advokasi, fasilitasi dan mediasi kepada berbagai sektor / instansi pemerintah untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan PUG agar dapat dipahami dan diintegrasikan kedalam semua tahapan pembangunan di sektor / instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki.

“Oleh karena itu, Saya berharap hendaknya para peserta dapat memanfaatkan momen ini dengan baik, bahkan dalam mengikuti kegiatan ini agar dapat melakukan sharing dan berbagi informasi tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan Malut melalui kegiatan Advokasi Pelaksanaan PUG di Malut kali ini, sehingga diharapkan nantinya berdampak pada peningkatan peran OPD Driver PUG di Provinsi dan Kab/Kota,” tutupnya. (MS)

140 View



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *