Gubernur Malut dan Kadis DKP Bertemu Menteri KKP

JAKARTA – Disela-sela tugas kerja ke Jakarta, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Buyung Radjiloen pada Selasa 5/11/2019 kemarin, menyempatkan diri melakukan kunjungan ke kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka silaturahmi dan audensi dengan Menteri Kelutan dan Perikanan RI, Edhi Prabowo.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Buyung Radjiloen melalui rilisnya menjelaskan, pertemuan ini Gubernur bersama Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membahas berbagai hal terutama yang berhubungan dengan program pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku Utara.

Dijelaskannya, perkembangan pembangunan serta berbagai permasalahan di sektor Kelautan dan Perikanan di Maluku Utara dilaporkan langsung oleh Gubernur kepada Menteri KP Kabinet Indonesia Maju yang belum lama dilantik oleh Presiden Jokowi ini.

Lanjutnya, Beberapa point penting yang disampaikan Gubernur kepada Menteri Edhi Prabowo antara lain :

1) Tentang Prioritas pengembangan perikanan berbasis komoditi unggulan yaitu dengan mendorong 4 (empat) komoditi unggulan perikanan yaitu Tuna, Cakalang, Rumput Laut dan Udang Vaname yang saat ini menjadi fokus pengembangan di Maluku Utara.

2) Menyangkut perkembangan ekspor perikanan Maluku Utara yang saat ini telah dapat dilakukan secara langsung dari Maluku Utara.

3). Perkembangan investasi industri perikanan yang sampai saat ini masih berjalan lambat karena beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap menghambat.

4). Masih minimnya Infrastruktur perikanan yang butuh perhatian pemerintah pusat seperti Pelabuhan Perikanan dan Balai Budidaya.

5). Perlunya peningkatan bantuan Armada penangkapan dan alat tangkap bagi nelayan di Maluku Utara.

6). Masalah kurangnya pasokan BBM dan Es Balok yang selalu menjadi keluhan nelayan sehingga butuh kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini.

7). Adanya keluhan nelayan terhadap tingginya Nilai Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang sangat membebani nelayan serta masalah lamanya proses pengurusan/penerbitan ijin bagi kapal di atas 30 GT yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

8). Masalah masih maraknya aktifitas nelayan dari daerah lain yang tidak melakukan pencatatan dan pelaporan hasil tangkapan ikan yang di tangkap di perairan Maluku Utara sehingga sangat merugikan daerah serta perlunya upaya untuk pemberantasan pencurian ikan dan kegiatan IUU Fishing di Maluku Utara.

9) Belum berkembangnya usaha budidaya laut di Maluku Utara secara luas sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan usaha budidaya laut di Maluku Utara yang memiliki potensi lahan yang cukup luas.

10). Komitmen pemprov Maluku Utara untuk terus mendorong pengembangan kawasan Konservasi Perairan di Maluku Utara dalam rangka menjaga kelangsungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dimana pemprov telah mencadangkan luasan 1 juta Hektar sebagai kawasan konservasi perairan atau 10 % dari total luas wilayah laut Maluku Utara.

Kata kadis, Menanggapi penyampaian Gubernur Maluku Utara ini menteri Edhi Prabowo menyampaikan beberapa hal penting antara lain :

1). Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetap harus sepakat dan sejalan untuk sama-sama memberantas Aktifitas Pencurian Ikan dan kegiatan yang merusak (destructiv fishing/IUU Fishing) di seluruh wilayah perairan Indonesia.

2) Saat ini pemerintah pusat akan fokus mengembangkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Timur Indonesia meliputi Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua, sehingga nantinya Provinsi Maluku Utara juga menjadi Fokus Kementerian Kelautan Perikanan untuk mendorong provinsi ini mejadi Lumbung Ikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalan RPJMN 2019-2024.

3) Konsep pembangunan Infrastruktur perikanan kedepan akan didorong untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini sehinga itu KKP akan berupaya menata ulang PPI yang selama ini mangkrak dan membutuhkan dukungan fasilitas untuk segera dapat beroperasional.

4) Agar pemerintah daerah tidak merasa ditinggalkan oleh pemerintah pusat sehingga dibutuhkan kerja sama dan sinergitas atara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena itu menteri sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan kedepannya.

Tambahnya, Kepada Gubernur Menteri Edhi Prabowo menyakinkan bahwa Bapak Gubernur tidak sendirian tapi Bapak Gubernur juga jangan biarkan saya (red-Menteri) sendirian jadi kita sama-sama jaga dan komitmen agar tujuan dan sasaran pembangun dapat dicapai yaitu produktifitas, devisa negara dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

5). Dalam upaya perlindungan terhadap nelayan Menteri KP telah berkoordinasi dengan pihak TNI (TNI-AL) dan Polri agar yang berhubungan dengan pelanggaran administrasi seperti masalah surat-surat kapal ikan lebih diutamakan kepada upaya pembinaan dan perlindungan kepada nelayan sehingga nelayan tidak lagi harus ditindak sepanjang masih dapat diberikan pembinaan.

6). Menteri KP berjanji untuk segera mengatasi permasalahan ijin serta akan meninjau berbagai aturan pemerintah yang sangat membebani nelayan termasuk masalah tingginya nilai pungutan pada perijinan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT. Mantan ketua komisi IV DPR-RI ini menyampaikan arahan bapak Presiden Jokowi: nelayan harus tersenyum, perikanan kita harus maju. Sebagai sumber protein terbaik, ikan di Maluku Utara harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan para nelayan dan juga untuk konsumsi masyarakatnya.

7) Khusus untuk Maluku Utara menteri KP berjanji untuk membantu daerah dalam upaya pengembangan investasi industri perikanan di Maluku Utara.

8). Menteri KP mengharapkan agar kegiatan usaha budidaya laut harus dapat didorong dan dikembangkan secara luas di Maluku Utara dan hal ini akan didukung penuh pemerintah pusat melalui kementrian kelautan dan perikanan RI.

Mengakhiri silahturahmi dan audensi ini Gubernur Maluku Utara menyampaikan atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Utara mengundang secara resmi Menteri KP bapak Edhi Prabowo untuk dapat melaksanakan kunjungan kerja ke Maluku Utara.

Menanggapi undangan Gubernur ini, Menteri Edhi Prabowo menyatakan bersedia untuk berkunjung ke Maluku Utara dan ingin berdialog langsung dengan masyarakat nelayan dan pembudidaya karena ingin mendengarkan berbagai keluhan dan keinginan masyarakat secara langsung.

Pada akhir pertemuan Gubernur Maluku Utara secara langsung menyampaikan proposal usulan kegiatan prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara kepada Menteri KP Bapak Edhi Prabowo. (Humas Perikanan)

153 View



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *