Ketua Panwaslu Ternate Tengah, Mustakim Jamal Himbau ASN Jaga Netralitas

TERNATE – Ketua Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah Mustakim Jamal mengimbau kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020. Terlebih kepada kepala kelurahan atau lurah selaku perpanjangan tangan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dikatakannya, peran lurah berpartisipasi dalam pengwasan pesta demokrasi lima tahun kedepan diapandang penting untuk mengupayakan terciptanya iklim pemilukada yang kondusif,”ujarnya.

Kata Mustakim, aturan larangan ASN itu termuat jelas dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Selain itu, juga pada Pasal 71 ayat (1) menyebutkan, Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, Anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon. Di Pasal 71 ayat (1) huruf (b) disebutkan, pasangan calon dilarang melibatkan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indoensia.

“Sedangkan di Pasal 71 ayat (1) huruf (c) itu pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan,” jelas Mustakim, Senin (10/2/20).

Pria yang akrap disapa Taken ini mengingatkan para ASN agar mematuhi aturan main yang ada. Sebab, keterlibatan ASN dalam politik terkadang tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan para pasangan calon.

Dasar hukum lain, kata Taken, adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah netralitas, yang berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. “Ketentuan aturan ini termuat dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” katanya. (MS/JR)

177 View



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *