MABINKOM PMII STKIP Kie Raha: Pemukulan atas Kader PMII Pemekasan oleh Oknum Polrest Pemekasan, itu artinya bahwa Reformasi telah “Keropos”

TERNATE – Majelis Pembina Komisariat (MABINKOM) PMII STKIP Kie Raha Ternate, Yusri A. Boko, Jum’at (26/6/20) melalui media ini, mengucapkan turut berdukacita atas meninggalnya reformasi di negeri sendiri dan bisa dibilang bahwa “Reformasi telah Keropos”.

Pasalnya, kata A. Boko dalam rilisnya, Hal ini karena sikap menyampaikan pendapat dukungan oleh tindakan ikonstitusional. Secara pribadi dan lembaga saya menaruh simpati yang begitu mendalam kepada tiga kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pemekasan yang menjadi korban kekerasan, yaitu sahabat Ficky, Yasin, dan Khairul Umum,”sesalnya.

Satu hal yang saya tangkap dari perjuangan ini adalah kemurnian sahabat/i untuk membela dan mengembalikan hak daulat rakyat atas tanahnya sendiri. Disini habitus paradigma melawan arus yang harus dipakai oleh PMII dimasing-masing Daerah di Indonesia untuk melawan ketidakadilan,”akunya.

Sebagai Majelis Pembina Komisariat (MABINKOM) PMII STKIP Kie Raha Ternate kami mengutuk keras sikap bar-barian oknom Polres Pemekasan. Karena dengan tegas, memukul kader PMII dalam aksi menolak tambang atau galian C ilegal 25 Juni 2020.

Dia juga menyebutkan bahwa, Beredar video dan berita pemukulan di sosial media atas kekerasan ini tentunya merusak marwah Kepolisian RI karena ulah oknum Polres Pemekasan. Institusi kepolisian harus menjunjung tinggi reformasi jangan dibuat mati, di Maluku Utara “Humor Gus-Dur” dipidanakan. Sepertinya reformasi kita di “korup ya”?. “Ujar A. Boko yang juga Dosen STKIP Kie Raha.

Mantan Ketua Bidang Agitasi dan Advokasi PMII Cabang Ternate ini menegaskan bahwa Kepolisian RI melalui jajarannya dimasing-masing Provinsi, kabupaten/kota harus menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai Konstitusi negara. Lah, UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 28: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termaksud kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”.

Dalam kesempatan ini, saya tegaskan bahwa kekerasan tidak dibenarkan. Apalagi diperankan oleh Polisi, karena tugasnya ialah mengayomi masyarakat, bukan menzolimi. Kekerasan memang sangat tidak manusiawi dan ikonstitusional.

Aksi kekerasan ini, harus diakhiri dengan cara menjunjung tinggi hukum, moral dan kemanusiaan. Jika hukum tidak begitu kita pahami maka kembali ke moral karena dari moral kita menuju pada konsep kemanusiaan.

Oleh karena itu, MABINKOM dan PMII Komisariat STKIP Kie Raha Ternate mendesak kepada Kapolri untuk mengevaluasi jajarannya khususnya Kapolres Pemekasan melalui Kapolda setempat. Kedua, adili oknom bar-barian Polres Pemekasan sesuai UU yang berlaku, tiga negara harus hadir mengusut tambang ilegal (galian C), dan empat
tuntaskan reforma agraria. (*)

76 View

TAG


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *