Capt. Ali Ibrahim Hadiri Rapat dan Silaturahmi SEKSI Seluruh Pengurus di Jakarta

TIDORE – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar rapat dan silaturrahmi Dewan Pengurus, Dewan Pengawas dan Ketua komwil I – VI APEKSI yang berlangsung di resto seribu rasa, di Jakarta Selatan, Senin (19/4/2021).

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga selaku Ketua Dewan Pengurus dalam pertemuan tersebut mengatakan, pertemuan ini merupakan rapat tindaklanjut keputusan program kerja APEKSI 2021-2024 tanggal 11 Februari silam serta tindaklanjut hasil pemilihan Ketua Komisariat I – VI APEKSI beberapa waktu lalu.

“Selain mengoptimalkan pelaksanaan program kerja, APEKSI juga membicarakan isu strategis lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan juga silaturahmi Pengurus sekalian buka puasa bersama, “kata Bima Arya.

 

Bima Arya selaku Ketua APEKSI mengatakan bahwa melalukan komunikasi dengan APKASI, guna untuk meminta kepada Mendagri agar kebijakan penyederhanaan eselon III agar ditunda dulu kebijakannya,” Kita perlu dukungan aparat birokrasi untuk penguatan pelayanan publik di daerah,” tandasnya.

 

Arya Bima, Wali Kota Bogor selaku Ketua APEKSi ini mengamini usulan Airin Rachmy Diani, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART APEKSI,” Maka kita segera merespon usulan yang baik ini,” ucapnya.

 

Sementara itu, Wali Kota Jambi Sarif Fasha selaku anggota pengawas mengatakan bahwa, salah satu isu strategis yang disoroti APEKSI adalah kebijakan penyederhanaan Birokrasi,” APEKSI meminta Mendagri melakukan penundaan atas kebijakan penyederhanaan birokrasi,” pungkasnya.

Kata Sarif, kalau pemangkasan Eselon IV mungkin bisa diterima, tetapi kalau eselon III yang dipangkas perlu dibicarakan bersama dengan Mendagri, karena sangat merugikan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik,” APEKSI akan segera menyurat Mendagri untuk menyampaikan usulan ini,” tandasnya.

Selain itu, kata Sarif, APEKSI juga menyoroti penerapan SIPD yang diamanatkan dalam Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” SIPD yang diterapkan saat ini perlu segera disempurnakan secepatnya oleh Mendagri terutama yang masih banyak bermasalah dari aspek penatausahaan keuangannya,” ujar Wali Kota Jambi.

Sebelumnya, isu penyederhanaan birokrasi juga sempat dikeluhkan para Kabag Organisasi seluruh Indonesia, mereka keberatan atas kebijakan penyederhanaan Birokrasi ini terutama untuk eselon III.

Selain menyoroti kebijakan penyederhanaan birokrasi, APEKSI juga menyoroti kebijakan efisiensi harga melalui Perpres 33 Tahun 2020 tentang standar harga regional yang dikeluarkan Presiden.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim selaku Ketua APEKSI Komwil VI , meminta agar dilakukan peninjauan standar harga terutama standar perjalanan dinas pada Perpres 33 yang sangat merugikan Daerah Kepulauan.

” Kami yang dari Timur terutama Daerah Kepulauan sangat dirugikan dengan standar perjalanan dinas yang diatur dalam Perpres 33, karenanya perlu dibuat kategorisasi standar harga antara Daerah Kepulauan dengan non Kepulauan, juga perlu memperhatikan kondisi geografis dan ekonomi wilayah kawasan Timur Indonesia,” tegas Capt. Ali Ibrahim.

Senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas APEKSI Airin Rachmy Diani yang juga sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, dirinya berharap agar APEKSI secara internal perlu melebarkan konsulidasi ke seluruh anggota.

” Pengalaman saya selama menjabat, saya mengundang dan melibatkan semua Wali Kota tidak hanya di Jawa, sehingga semua anggota APEKSI seluruh Indonesia merasa dihargai dan memiliki Asosiasi ini. Saya pribadi, kalau semakin banyak orang dalam kepengurusan itu jauh lebih bagus. Saya boleh usul kalau pengawas lebih dari 3 orang, pengurus lainnya juga diperluas, biar kita ngeroyok APEKSI ini bersama,” tutup Airin. (HMS)

67 View

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *