TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan maupun informasi yang akurat dan terbaik kepada seluruh masyarakat di wilayah Kota Tidore.
Hal tersebut disampaikan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Rudy Ipaenin saat memimpin rapat koordinasi bersama Ombudsman RI perwakilan Maluku Utara dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian laporan masyarakat terkait pelayanan penerbitan e-KUSUKA, Pelayanan PIP, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pelayanan penanganan stunting, yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa, (24/2/2026).
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Rudy Ipaenin mengatakan, kehadiran Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara di Tidore bukan hanya sekedar sebagai bentuk pengawasan akan tetapi sebagai mitra strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini, karena kami juga memandang Ombudsman sebagai mitra strategis dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan, namun sehubungan dengan permintaan keterangan terkait administrasi kependudukan, program percepatan penurunan stunting, serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, Pemerintah Daerah menyatakan kesiapan untuk memberikan data dan penjelasan yang dibutuhkan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” kata Rudi.
Rudy juga menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah terus melakukan pembenahan guna meningkatkan ketertiban, akurasi data, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga setiap permasalahan yang ada menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Tak hanya itu, Terkait penanganan stunting, Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai langkah terintegrasi lintas sektor, sehingga upaya ini akan terus diperkuat melalui evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program agar hasilnya semakin optimal.
“Demikian pula dalam penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, kami terus berkomitmen untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, berbasis data yang valid, serta berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan, ” tandas Rudy.
Rudy juga berharap melalui kegiatan ini terbangun komunikasi dan koordinasi yang konstruktif antara Pemerintah Daerah dan Ombudsman Republik Indonesia, sehingga Setiap masukan dan rekomendasi akan ditindak lanjuti sebagai bagian dari komitmen perbaikan pelayanan publik.
Senada juga disampaikan, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara Alfajrin A Titaheluw mengatakan, Ombudsman bukan hanya sekedar penyelenggara akan tetapi sebagai mitra yang harus bergandeng tangan untuk memastikan kehadiran Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Tidak selamanya bapak/ibu sebagai penyelenggara tetapi bisa saja menjadi korban dalam pelayanan, jadi ketika kedepan saat membutuhkan pelayanan kepada sebuah instansi namun tidak ada respon maka dilakukan pengaduan atau pelaporan ke ombudsman untuk mencari solusi tersebut, ” kata Alfajri.
Alfajrin juga menambahkan bahwa, setelah adanya pemeriksaan laporan ini akan dikeluarkan hasil dari laporan tersebut oleh ombudsman RI perwakilan Malut, dan jika terbukti telah mendapatkan penyelesaian tersebut dalam kurun waktu sesuai dengan komitmen ini maka akan dilakukan penandatanganan berita acara dari hasil laporan masyarakat tersebut.
“Kami berharap agar koordinasi lintas sektor terus terjalin dengan baik sehingga kasus-kasus seperti pelaporan masyarakat ini tidak terjadi di Daerah ini, sehingga terus melakukan koordinasikan dengan masyarakat atau para pelapor, ” harap Alfajrin.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi antara Pemerintah Daerah dengan Ombudsman RI perwakilan Maluku Utara, yang diikuti oleh OPD terkait, Kepala Puskesmas Payahe dan Kepala Kelurahan Payahe. (@b)
