SOFIFI – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara (Malut) menunjukkan tren positif. Hingga 12 September 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp1,2 triliun atau 103,04 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Induk 2026.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Malut, PAD yang berhasil dihimpun mencapai Rp1.201.022.876.191,84. Sementara target PAD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1.165.611.217.937.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kepala Bapenda Malut, Zainab Alting, mengatakan capaian PAD tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Malut Sherly Tjoanda yang menginginkan Pemprov Malut ke depan mampu lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan daerah.
“Capaian ini bukan tidak mungkin membuat Pemprov bisa mewujudkan kemandirian fiskal. Karena sesuai arahan Ibu Gubernur, beliau menginginkan ke depan Pemprov sudah mandiri secara fiskal. Karena PAD kita sekarang juga sudah melampaui target,” ujar Zainab kepada TV online tidore. Net, Senin (14/9).
Secara keseluruhan, pendapatan daerah Pemprov Malut hingga 12 September 2026 telah mencapai Rp2.412.302.265.340,84 atau 86,27 persen dari target Rp2.796.250.710.937 dalam APBD Induk 2026.
Menurut Zainab, capaian PAD tersebut masih berpeluang mengalami peningkatan hingga berakhirnya tahun anggaran. Sektor pajak daerah menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pencapaian tersebut.
Dari target pajak daerah sebesar Rp956 miliar, realisasinya telah mencapai Rp1.084.803.138.863 atau 113,47 persen.
Sejumlah jenis pajak bahkan mencatat realisasi jauh melampaui target. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), misalnya, telah mencapai Rp759,08 miliar atau 133,41 persen dari target Rp568,98 miliar.
Kemudian Pajak Air Permukaan (PAP) terealisasi Rp179,10 miliar atau 127,47 persen dari target Rp140,50 miliar. Sedangkan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencapai Rp4,32 miliar atau 254,18 persen dari target Rp1,7 miliar.
“Di beberapa sektor pajak daerah ini, capaiannya sudah melebihi target. Sehingga memberikan sumbangsih pendapatan yang sangat signifikan. Bahkan, kita masih punya waktu sebelum tahun anggaran berakhir. Jadi, masih mungkin ada peningkatan lagi,” jelasnya.
Meski begitu, tidak seluruh komponen PAD telah mencapai target. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baru terealisasi Rp45,45 miliar atau 81,30 persen dari target Rp55,90 miliar.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi Rp56,80 miliar atau 78,04 persen. Sementara Pajak Rokok baru mencapai Rp37,21 miliar atau 33,61 persen dari target Rp110,71 miliar.
Adapun Pajak Alat Berat tercatat Rp2,81 miliar atau 52,17 persen dari target Rp5,39 miliar.
Khusus Pajak Rokok, Zainab menjelaskan penerimaan tersebut pada dasarnya hanya melewati kas Pemprov sebelum disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota sesuai porsi masing-masing.
“Untuk pajak rokok ini istilahnya hanya ‘numpang lewat’ di Pemprov. Artinya, setelah ini Pemprov akan menyetorkannya ke kabupaten kota masing-masing yang punya bagian, termasuk Pemprov,” katanya.
Selain pajak, Pemprov Malut masih memiliki peluang meningkatkan penerimaan dari sektor retribusi daerah. Dari target Rp15 miliar, hingga 12 September realisasinya baru mencapai Rp6,29 miliar atau 41,96 persen.
Retribusi tersebut dikelola bersama 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Malut.
Zainab menyebut optimalisasi retribusi memiliki karakter berbeda dengan pajak. Peningkatan retribusi sangat bergantung pada kualitas pelayanan serta fasilitas yang disediakan pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau retribusi kita harus layani dulu, baru bisa mendapatkan pemasukan. Sementara pajak kan kita bisa paksa orang untuk bayar. Jadi, perbedaan inilah yang membuat capaiannya berbeda,” ujarnya.
Dengan PAD yang telah melampaui target meski tahun anggaran 2026 belum berakhir, Bapenda melihat masih terbuka ruang untuk memperbesar kapasitas fiskal daerah.
Optimalisasi sumber-sumber PAD dinilai penting untuk memperkuat kemampuan Pemprov Malut membiayai kebutuhan pembangunan sekaligus secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
“Jadi, tren positif ini harus terus kita jaga dan optimalkan agar Pemprov Malut bisa mandiri secara fiskal,” pungkas Zainab. (@b)
