SBB, Tvonlinetidore.Net – Sebanyak Delapan Fraksi di DPRD SBB secara aklamasi menerima Nota Perubahan APBD Kabupaten SBB Tahun 2019 dalam Rapat Paripurna X Pada Masa Sidang 2 Tahun 2019 yang digelar di Ruang Utama Kantor DPRD SBB, di Gunung Tinggi, Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, pada Senin, (23/9/2019).
Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Bupati SBB, Moh Yasin Payapo, Ketua DPRD SBB, Julius Hans Rutasouw, didampingi Wakil Ketua DPRD, Mustafa Natsir Raharusun, Sekretaris Daerah, Ha Mansur Tuharea, Sekretaris DPRD SBB, Jafar Lessy, 26 dari 30 Anggota DPRD SBB periode (2014-2019), para staf Ahli Pemda Kabupaten SBB, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemda SBB.
Turut hadir juga, para Raja-Raja dan Tokoh Adat di Kabupaten SBB, para Pejabat Kepala Desa, Tokoh Masyarakatnya dan tokoh Agama serta sejumlah tamu undangan lainnnya.
Rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD SBB, SBB Julis Hans Rutasouw mengagendakan dua agenda yakni penyampaian kata akhir Fraksi Terhadap Perubahan APBD SBB Tahun 2019 dan pendapat Bupati SBB sebagai Kepala Pemerintahan Daerah terhadap usulan Ranperda inisiatif tentang Negeri dan Saniri Negeri.
Pada agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, terhadap Nota Perubahan APBD SBB Tahun 2019 yang diusulkan Pemda SBB , tampil Salim Suneth sebagai jurubicara Fraksi Demokrat, meski Fraksi Demokrat dalam pendapat akhirnya menyetujui Perubahan APBD SBB Tahun 2019 namun ada sejumlah catatan yang menyertainya, yakni, OPD yang mendatangkan PAD diminta untuk lebih giat lagi untuk tingkatkan PAD, pasalnya dari target PAD sebesar Rp 30 Milyar, dari Januari hingga September 2019 baru mencapai Rp 18 M lebih.
Untuk mengurangi defisit, maka harus dilakukan rasionalisasi belanja anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan yang jelas, Untuk Estimasi PAD maka harus dilakukan inventarisir seluruh potensi dan sumber-sumber Pendapatan Nasional. Untuk meningkatkan penerimaan PAD maka, Pemda diminta tingkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah, Pemda diminta untuk mengawasi pemberian dana bantuan dan hibah agar rasional, Setiap OPD harus melaksanakan dan mengelola kegiatan dengan efektif dan efisien.
Selanjutnya, jubir Fraksi Gerindra, Abu Silawane menyatakan menyetujui Perubahan APBD dengan memberikan catatan, prinsip dasar dari Perubahan APBD adalah Pendapatan dan Belanja, dimana Pemda harus berusaha menggali sumber-sumber Pendapatan secara luas agar terkumpul pendapatan daerah sebanyak-banyaknya.
Sementara prinsip dasar dari Belanja adalah aliran Dana yang efektif dan efisien sehingga setiap rupiah yang mengalir dapat dirasakan oleh Masyarakat dan memiliki multiplayer effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Fraksi Demokrasi Indonesia; La Nyong, Fraksi Amanat Keadilan; La ode Risman Judin, Fraksi Nasdem; Ismail Marasabessy, Fraksi Kebangkitan Bangsa; Eko Budiono, Fraksi Golkar; Hendrik Seriholo dan terakhir Fraksi Hanura; Buce Massihuwey juga menyampaikan pendapat akhir setuju dengan Perubahan APBD SBB Tahun 2019 dengan berbagai catatan. (Nicko Kastanja )
