FAKFAK – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Samaun Dahlan memberikan klarifikasi terkait dengan adanya postingan oknum tertentu di media sosial berupa Facebook, soal Pasar Darurat atau pasar sementara di depan Bank Papua.
Dirinya mengatakan, sementara pihaknya sedang menata pasar tersebut. Dan untuk sumber dana, tidak ada dari Pemerintah Daerah atau pun Dinas Pekerjaan Umum.
“Sebagai salah satu kepala dinas dipercayakan oleh Bupati dalam hal menangani ini, tugas saya adalah bagaimana ikut dan turun langsung melihat kondisi pasar darurat itu,” kata Samaun, ditemui pada Rabu, (29/04) bulan kemarin.
Dikatakan, dalam hal turun dan melihat langsung itu, ternyata ada sekitar 20 sampai 25 orang lebih yang belum mendapatkan tempat, sehingga pihaknya menyiapkan lahan tersebut. Dimana, selama ini merupakan lahan pemerintah yang belum tertata.
“Kebetulan selama ini ada beberapa alat berat yang mereka taruh disitu sehingga setelah pasar itu dipindahkan ke situ, kami masih melihat seberapa banyak penghuni pasar yang dari pasar Thumburuni belum dapat tempat,” jelasnya.
Dijelaskan juga, areal tersebut juga bisa dijadikan tambahan untuk mereka yang belum mendapat tempat, dapat pula dijadikan sebagai terminal penumpang. Ini dilakukan, karena parkiran dari Thumburuni di depan ruko-ruko sangat mengganggu kenyamanan dan juga keselamatan lalu lintas yang selama ini kita lihat.
“Oleh karena itu sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum saya wajib hukumnya untuk ikut intervensi dalam hal ini, untuk menata supaya penataan kota yang ada di Kabupaten Fakfak ini bisa berjalan baik aman dan nyaman, juga bagi para pengendara dan mereka penjual di pasar,” tegasnya.
Ditegaskan pula, pihaknya atau pemerintah hanya menyiapkan lahan dan dihitung sesuai dengan jumlah yang mendapatkan tempat tersebut. Kemudian pihaknya menyerahkan ke Dinas Perindag untuk mereka atur, karena bangunan yang dibangun adalah swadaya mereka.
“Saya tidak masuk ke arah situ, tugas saya adalah menyiapkan lahan terserah siapa yang mau bangun dan mau bangun dengan cara apa itu mereka berurusan dengan Dinas Perindag,” ujarnya.
Lebih lanjut, dikatakannya, apakah mereka mau atur supaya orang lain membangun, kemudian mereka cicil, itu adalah persoalan mereka karena saya tidak masuk di dalam situ.
“Saya tahu jangan sampai di kondisi politik seperti saat ini yang mulai berjalan, selalu orang mengintervensi atau mengedepankan hal-hal yang berpikir selalu negatif seperti itu. Sebenarnya kami tidak berpikir terlalu jauh seperti itu, niat kami dan sebagainya tanggungjawab selaku kepala dinas adalah melihat bagaimana membuat yang terbaik agar supaya kenyamanan ketentraman penjual di pasar maupun pengendara itu layak mereka diperlakukan,” pungkasnya.
Samaun juga menjelaskan alasan terminal dibuat untuk pindah kesitu, karena dirinya melihat aktivitas pasar darurat yang sudah pindah ke tempat tersebut pembeli jarang datang ke pasar. Dirinya juga sempat berdiskusi dengan para penjual ternyata mereka juga mengalami kesulitan pendapatan setiap hari.
“Oleh karena itu langkah kami yang lakukan itu pun sebatas saya menyiapkan dan kemudian kami membicarakan kepada Kepala Dinas Perhubungan, dan minta Perindag untuk koordinasi dengan Dinas Perhubungan supaya mereka bisa menindaklanjuti,” akunya.
Samaun pun menegaskan bahwa jangan sampai ada yang menilai atau mengatakan, dirinya mengintervensi semua, karena sama sekali dirinya tidak berpikir seperti itu. “Soalnya ini di waktu-waktu Politik semua orang bisa berbicara dan bisa menganalisa tapi bagi saya pribadi bahwa saya selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum. Saya punya tanggungjawab yang besar termasuk melihat tempat-tempat yang kita lihat masih menumpuk penumpukan air yang becek dimana-mana,” bebernya.
“Saya punya tugas memberikan timbunan, memberikan pemadatan sehingga kenyamanan kenyamanan orang berbelanja dan kemudian penjual itu nyaman, lebih dari itu terserah orang mau menilai persoalan politik itu persoalan lain, tetapi sebagai tanggungjawab saat ini sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum saya dikasih tanggung jawab oleh pak Bupati untuk kepercayaan melihat itu,” sentilnya, menambahkan.
Sementara itu, Kabid Pasar Crisye Talla mengatakan khususnya pembangunan yang ada di Pasar Darurat ini, ada dua bangunan yang dibayar oleh pemerintah dan itu langsung dianggarkan di dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum.
“Namun yang ada di samping kanan saya 580 kios atau luas itu mereka semua yang kita Swadaya kan,” kata Crisye di temui pada Jumat, (01/05).
Dikatakan juga, untuk pembangunan 580 kios swadaya tersebut progresnya sudah mencapai 100% dan sudah beroperasional semua.
Sementara dari Dinas Pekerjaan Umum, khusus membangun yang dianggarkan oleh pemerintah. “Beberapa fasilitas yang mereka siapkan antara lain musalah yang sekarang kita dengar tarahim itu, disediakan oleh PU dan memang dalam waktu dekat ini juga ada drainase, yang mau kami sudah koordinasikan, karena kami melihat setelah pasca hujan itu ada beberapa titik yang mengalami kebanjiran,” jelasnya.
Dijelaskan, sedangkan untuk pelataran, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas PU dan dari PU telah menggaransi ke kami, bahwa dalam waktu dekat akan turun ke pasar melakukan pengecoran maupun pengaspalan terhadap pelataran.
“Kalau saya sebagai kepala bidang pasar, saya melihat kalau tahapannya sudah sampai kepada pengecoran dan pengaspalan maka saya pikir Pasar Darurat ini sudah bisa saya pastikan 100% sudah bisa beroperasi dan juga sudah bisa menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, khususnya Kabupaten Fakfak,” pungkasnya. (KA)
