Hadiri Paripurna, Gubernur sampaikan KUA PPAS Tahun 2021

SOFIFI – Untuk menyusun segala sesuatu, Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) menjadi sebuah keharusan untuk menjalankan mekanisme sekaligus sebagai tekunan dan segala proses penyusun Pendapatan Belanja daerah (APBD).

Olehnya itu, harus berdasarkan regulasi yang berlaku dan sesuai peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, ketika menyampaikan laporan KUA-PPAS pada rapat paripurna DPRD yang dilangsungkan di ruang sidang DPRD Malut, Sabtu (18/7/2020).

Pemberlakuan peraturan nomor 12 tahun 2019 membawa konsekuensi bagi pengelolaan keuangan daerah, termasuk dari sisi perencanaan dan penganggaran. Karena itu, berlakunya Permendagri nomor 90 tahun 2019 terjadi perubahan mendasar terkait klarifikasi kondisifikasi dan nomenklatur program kegiatan, sehingga penyusunan KUA PPAS tahun 2021 mengacu pada regulasi tersebut,”ujar Abdul Gani Kasuba.

Mengingat, keterbatasan pendanaan yang ada sehingga pengeluaran efisiensi dan efektafitas terhadap berbagai usulan program kegiatan yang disampaikan satuan perangkat daerah (SKPD) harus dilakukan, dan kemudian pembangunan daerah tahun 2021 disampaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dengan tema Rencana kerja pemerintah tahun 2021 yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan revormasi sosial,”jelasnya.

Selain itu, Menurut Abdul Gani Kaauba, prioritas pembangunan daerah tahun 2021 juga merupakan sebagai penjabaran dari visi “Maluku Utara Sejahtera. yakni prioritas peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), prioritas infrastruktur dan daya saing budaya, Prioritas kemandirian dan daya saing ekonomi, prioritas peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, prioritas peningkatan harmonis sosial dan kondisifikasi wilayah serta penetapan tata kelola pemerintahan.

“Gambaran makro pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2021 kedepannya di targetkan sebesar empat sampai lima persen, yakni kinerja ekspor non migas tahun 2021 ditargetkan lebih dari 500 juta US Dollar. Sedangkan nilai impor tahun 2021 atas dasar harga berlaku di targetkan pada kisaran 150 juta us dolar. sementara Posisi inflasi pada 2021 di proyeksikan dua sampai empat persen dan target PDB pada tahun 2021 per kapita sebesar 21,5 sampai 22,5 Juta rupiah.

Lebih jauh kata dia, anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara pada tahun 2021, meliputi Pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 2,33 Triliun lebih, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 410,62 Miliar lebih. Pendapatan transfer daerah sebesar 1,91 Triliun lebih. terdiri dari dana transfer umum (DAU) 1,4 triliun lebih dan dana transfer khusus (DAK) 444,8 Miliar lebih. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah sebesar 1 Miliar lebih.

Kebijakan belanja daerah yang di arahkan untuk prioritas daerah Sambungnya, serta program dan kegiatan yang akan di laksanakan setiap perangkat daerah (SKPD), dengan anggaran belanja daerah tahun 2021 dirancang sebesar 2,30 triliun. dengan rincian, belanja operasi sebesar 1,40 triliun lebih, belanja modal sebesar 722,32 Miliar lebih belanja Tak terduga (DTT) sebesar 25 Miliar dan belanja transfer sebesar 151,4 Miliar.

Selain itu Pembiayaan daerah tahun 2021 menurutnya di prediksi minus sebesar 25 Miliar, terdiri atas komponen penerimaan pembiayaan berupa Silpa. Pada tahun anggaran sebelum di perkirakan sebesar 70 Miliar, komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal sebesar 2 Miliar dan pembiayaan pinjaman dalam Negeri sebesar 93 Miliar. Cetusnya

Sedangkan Target pendapatan dan belanja daerah tersebut dirancang dengan memperhatikan kondisi keuangan Negara akibat dampak pandemi Covid-19, “sebab itu mengalami penurunan pendapatan dan di perkirakan berdampak sampai pada tahun 2021.” Cetusnya

Sejalan dengan itu lanjutnya, mencermati perkembangan ekonomi daerah nasional dan Global, maka tahun 2021 di perlukan kebijakan fiskal yang cepat dan mampu menangkap dengan baik. sehingga dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang di hadapi termasuk dampak pandemi Covid-19.
Hal ini untuk menjaga keberlanjutan program kesejahteraan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah di tetapkan.

Selain itu pulah dia menjelaskan, pada tahun 2021 khusus untuk belanja modal dan belanja pembangunan infrastruktur masih menjadi skala prioritas, terutama infrastruktur di ibu Kota sofifi termasuk penuntasan infrastruktur pendukung STQ. Terangnya. (Ms)

221 View



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *