SOFIFI — Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memastikan kualitas pelaksanaan proyek pembangunan terus diperkuat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui proses verifikasi dan pembuktian kualifikasi penyedia jasa konsultansi yang akan terlibat dalam sejumlah pekerjaan strategis daerah.
Kelompok Kerja Pemilihan 1 (Pokja 1) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara menggelar pembuktian kualifikasi terhadap enam paket jasa konsultansi pada 10–11 Maret 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPBJ Provinsi Maluku Utara, Sofifi.
Enam paket yang memasuki tahapan pembuktian meliputi pengawasan pembangunan Jembatan Ake Busale dan Ake Dolik pada ruas Saketa–Dahepodo, penyusunan dokumen lingkungan jalan di Pulau Mangoli dan Pulau Bacan, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, pengawasan rekonstruksi jalan ruas Payahe–Dahepodo, serta pengawasan pembangunan jalan ruas Ibu–Kedi.
Ketua Pokja 1 BPBJ Maluku Utara, Mansyur, menjelaskan bahwa pembuktian kualifikasi merupakan tahapan penting dalam proses seleksi penyedia jasa konsultansi. Melalui proses tersebut, panitia memastikan setiap peserta memiliki kompetensi teknis, pengalaman kerja, serta kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
“Pembuktian kualifikasi merupakan bagian dari rangkaian seleksi untuk memastikan penyedia jasa yang mengikuti proses ini benar-benar memiliki kemampuan dan pengalaman yang relevan,” kata Mansyur.
Menurutnya, tahapan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai proses administrasi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan untuk menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia menegaskan, Pokja menginginkan penyedia jasa yang nantinya ditetapkan sebagai pemenang benar-benar mampu memberikan dukungan teknis yang berkualitas terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
“Harapannya, penyedia yang terpilih dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan penyusunan dokumen perencanaan secara optimal di Maluku Utara,” ujarnya.
Sejumlah paket yang masuk dalam proses seleksi kali ini merupakan pekerjaan yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Karena itu, proses pembuktian kualifikasi menjadi langkah krusial untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain menghasilkan penyedia jasa yang kompeten, mekanisme tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil pekerjaan yang nantinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah Maluku Utara, seleksi yang ketat terhadap penyedia jasa konsultansi dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan.(@b)
