Panwaslu Tambula Sosialisasi Netralitas ASN

Tidore Kepulauan – Anggota Panwaslu Kelurahan Tambula, Kota Tidore Kepulauan, Fandi Muhamad melakukan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat partisipasi pada Pilkada Desember mendatang.

Sosialisasi yang berlangsung pada 15 September 2020 ini, dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga ASN Tidore Kepulauan (Tikep). Namun, kata Fandi, karena sosialisasi dilakukan pada malam hari, dia hanya sempat datangi empat rumah warga.

“Saat menemui warga, saya bawa bahan selebaran yang sudah dirangkum secara terstruktur tentang dasar Hukum larangan dan sanksi keterlibatan ASN pada tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2020,” katanya.

Dasar hukum tersebut, lanjut Fandi, beberapa di antaranya UU No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, dan surat Menpan No. B/71/M SM,00,00/2017 tentang pelaksanaan netralitas ASN.

Dasar hukum tersebut, dijelaskan pula sembilan larangan ASN dalam Pilkada 2020, yakni sebagai berikut:

1. Dilarang mendeklarasikan sebagai calon kepala daerah.
2. Dilarang masang spanduk promosi kepada calon kepala daerah.
3. Dilarang mendekati parpol terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah.
4. Dilarang mengunggah, like atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebar langsung gambar maupun pesan Visi Misi calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial.
5. Dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan parpol/calon kepala daerah.
6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah.
7. Dilarang menghadiri kegiatan deklarasi bakal calon kepala daerah, baik itu dengan tanpa menggunakan atribut parpol.
8. Dilarang menempelkan stiker/atribut lainya calon kepala daerah di kendaraan dinas maupun pribadi.
9. Dilarang mengadakan dan atau menghadiri pertemuan yg mengarah pada keberpihakan pada salah satu calon kepala daerah.

Fandi menambahkan, kegiatan sosialisasi tersebut adalah langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya untuk minimalisir pelanggaran ASN yang tidak netral.

Karena itu, jika ada oknum ASN melanggar aturan, Bawaslu sebagai lembaga pengawas akan melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” jelasnya. (Rilis)

124 View



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *