Sofifi — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda akhirnya mulai menjalankan langkah evaluasi birokrasi yang sejak awal telah diwacanakan usai memimpin pemerintahan bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Dua pelaksana tugas (Plt) kepala dinas resmi diganti per 29 Mei 2026, menandai dimulainya perombakan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dua pejabat yang dicopot dari jabatan Plt masing-masing adalah Fauji Momole dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Anwar Husen dari Dinas Pertanian. Hingga Jumat malam, pemerintah provinsi belum mengumumkan siapa figur yang akan mengisi posisi tersebut.
Pergantian ini bukan sekadar rotasi administratif biasa. Di balik keputusan itu, tersimpan pesan politik birokrasi yang cukup jelas: pemerintahan Sherly-Sarbin mulai menata ulang OPD yang dianggap strategis dan berkaitan langsung dengan program prioritas daerah.
Sumber internal pemerintah menyebutkan, evaluasi yang dilakukan gubernur tidak hanya menyasar dua dinas tersebut, tetapi juga sedikitnya 15 OPD lain yang hingga kini masih dipimpin pejabat berstatus Plt maupun pelaksana harian (Plh).
Beberapa OPD yang ikut dalam radar evaluasi antara lain Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Biro Administrasi Pimpinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pemuda dan Olahraga.
Selain itu, evaluasi juga menyentuh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Plt Kepala BKD Maluku Utara, Zulkifli Bian, membenarkan adanya evaluasi besar-besaran terhadap pejabat Plt di lingkungan Pemprov Malut. Menurutnya, sebagian besar pejabat tersebut telah menjabat cukup lama, bahkan melewati batas ideal penugasan sementara.
“Ibu Gubernur sudah mengevaluasi pimpinan OPD yang berstatus plt. Dalam evaluasi ini beliau memberikan catatan khusus kepada OPD strategis dan krusial yang berkaitan langsung dengan visi-misinya,” kata Zulkifli, Jumat (29/5/2026).
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Sherly tampaknya tidak ingin mempertahankan pola birokrasi lama yang terlalu lama bergantung pada jabatan sementara. Pemerintahan baru membutuhkan struktur yang lebih definitif agar arah kebijakan dapat berjalan lebih cepat dan terukur.
Langkah evaluasi ini juga menjadi sinyal bahwa sektor-sektor strategis seperti pertanian, kelautan, energi, perdagangan hingga infrastruktur akan menjadi perhatian utama pemerintahan Sherly-Sarbin dalam waktu dekat.
Di tengah publik yang menunggu realisasi janji perubahan birokrasi, keputusan mengganti dua Plt kepala dinas menjadi awal dari konsolidasi pemerintahan baru di Maluku Utara.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perombakan akan dilakukan, melainkan seberapa jauh evaluasi itu akan mengubah peta kekuasaan birokrasi di Sofifi.(NN)
