Gubernur Tandatangani Kerjasama Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan di Maluku Utara

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) bersama Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI,
Rabu (05/02/20) bertempat di Hotel Grand Daffam Ternate, melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dalam rangka
program pengentasan daerah rentan rawan.

Perjanjian tersebut langsung ditandatangani oleh KH. Abdul Gani Kasuba, Lc selakau Pemerintah Maluku Utara dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir Agung Hendriadi.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara kami aucapan rasa terima kasih kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dan rombongan yang telah memberikan dukungan dalam rangka pengentasan daerah rawan pangan melalui kerjasama yang audah dilaksanakan hari ini dengan menandatangani perjanjian kerja sama,”kata Gubernur.

“Saya sangat mengapresiasi dengan adanya perjanjian kerja sama ini, karena perjanjian kerjasama yang sudah dilaksanakan dapat membangun sinergi serta dukungan program pengentasan daerah rawan rentan pangan oleh Badan ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI. Tak hanya itu, kegiatan seperti ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mengentaskan daerah rentan rawan pangan,”ucapnya.

Sementara itu, kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI, Agung Hendriadi dalam paparannya mengatakan, dalam pengentasan rawan pangan menjadi salah satu kegiatan yang sangat penting, karena Presiden Jokowi di era kepemimpinan kedua ini sangat fokus dalam pembangunan SDM.

“Kita di indonesia sebenarnya tidak ada yang kelaparan, yang rawan pangan juga tidak ada, yang ada adalah rentang rawan pangan, rentang rawan pangan sebenarnya dia tidak menimbulkan kelaparan. Tetapi perlu kita supervisi sangat tegas karena kalau kita lengah di pastikan akan menimbulkan rawan pangan misalnya tiga daerah yang ada di Malut, yaitu Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kota Tidore Kepulauan,”pungkasnya.

Program pementasan rawan pangan ini kata Agung Hendriadi, tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, saat ini Kementerian Pertanian Kementrian Pertanian dan beberapa Kementrian terkait serta seluruh Gubernur se-Indonesia melakukan kerjasama dalam rangka pengentasan daerah rentan rawan pangan.

“Kami sangat berharap adanya kontribusi dari SKPD serta Dinas Pangan agara kita sama-sama mengatasi rentan rawan pangan ini dengan baik,”tutupnya.

Lanjut Gubernur, dalam 5 tahun kedepan lanjut kita ingin menurunkan daerah rentan rawan pangan di Indonesia. Sebab menurut Agung Hendriadi, daerah rentan rawan pangan di indonesia sementara ini adalah 18%, oleh karena itu dengan adanya penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat menurun menjadi di bawah 10%.

Oleh karena itu, Saya sangat berharap kepada instansi teknis, yakni Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi masalah ketahan pangan untuk dapat menindaklanjuti isi daripada perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani ini. “Saya berharap kepada OPD terkait dalam hal ini Dinas Pangan Provinsi dan Dinas di kabupaten/kota yang membidangi ketahanan pangan untuk dapat melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan baik. Dengan demikian tujuan kita dalam pengentasan kerentanan rawan pangan akan tercapai sebagaimana yang diinginkan melalui kerja keras kita bersama,”harap gubernur. (MS)

195 View



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *